Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM)

Oleh Ressy Kartika Sari

 

Menurut UU RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), terdapat lima pasal terpenting yang akan dibahas dalam tulisan ini. Seperti yang sudah banyak diketahui bahwa setiap warga Indonesia yang baru saja dilahirkan telah memiliki hak untuk hidup, wanita pun memiliki hak yang sama seperti laki-laki, anak-anak berhak menyandang pendidikan serta setiap warga negara dijamin haknya kepada negara. Pada pembahasan kali ini akan menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak memiliki haknya masing-masing serta dihargai setiap haknya.

Pasal yang berkaitan dalam hal ini adalah pasal 2 yaitu Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagian hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Maksud dari pasal ini ialah bahwa di Indonesia hak asasi setiap manusia akan dijunjung tinggi dan dilindungi. Karena setiap manusia memiliki hak untuk hidup, bahagia dan sejahtera. Pada pasal ini pula mempertegas bahwa hak asasi manusia tak akan terpisahkan dari setiap diri manusia yang haknya tidak diizinkan untuk direndahkan dalam arti harus dijunjung tinggi. Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dilepaskan dari manusia pribadi karena tanpa hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang bersangkutan kehilangan harkat dan martabat kemanusiannya. Oleh karena itu, negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah berkewajiban, baik secara hukum maupun secara politik, ekonomi, sosial dan moral, untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia.

Pada pasal 35 yaitu setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Maksud dari pasal ini ialah setiap warga negara yang baru dilahirkan sudah memiliki hak, dimana hak itu telah melekat pada diri manusia itu dan bersifat mutlak.

Pasal 48 yaitu wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Pada pasal ini dijelaskan bahwa laki-laki maupun wanita memiliki hak yang sama dalam hal pendidikan. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan serta pengajaran dalam setiap jenjang. Tidak diberlakukannya sikap diskriminasi kepada wanita kerana pada hakikatnya semua manusia itu memiliki hak yang sama. Dalam pasal ini dipertegas mengenai pelarangan sikap diskriminasi dalam pendidikan.

Pasal 53 yaitu (1) Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya; (2) Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. Pada pasal 53 ini kembali dipertegas bahwa setiap manusia memiliki hak hidup. Seorang anak yang baru saja dilahirkan telah memiliki hak sama seperti orang dewasa. Mereka pun berhak memiliki nama serta status kewarganegaraan. Pada ayat dua ini mempertegas bahwa seorang anak yang baru dilahirkan pun berhak memiliki status kewarganegaraan.

Pasal 69 yaitu (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang lain serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Pada pasal 69 ini semakin mempertegas bahwa setiap orang harus menghormati hak asasi orang lain. Dengan adanya pasal ini diharapkan setiap orang dapat menghormati hak yang dimiliki orang lain dengan harapan tak akan terjadinya tindakan deskriminasi, penyiksaan, pelecehan dan lain-lain. Namun disamping setiap orang memiliki hak, orang lain tentu memiliki kewajiban dimana keajibanitu berkaitan dengan menghormati setiap hak asasi setiap orang dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan merusak hak manusia lainnya.

Pasal 74 yaitu tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak. Atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-undang ini. Pada pasal ini kita dapat mengetahui bahwa pemerintah, partai maupun golongan lain tidak dapat menghapuskan hak asasi manusia yang telah dituliskan dalam Undang-undang. Maksudnya setiap orang tidak akan dapat menghapuskan atau menghilangkan undang-undang yang mengatur mengenai hak asasi setiap manusia.